Masih lekat di ingatan kita bagaimana kelamnya skandal korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19. Di saat rakyat sedang meregang nyawa dan kesulitan ekonomi akibat pandemi, hak rakyat miskin dipotong Rp 10.000 per paket sembako oleh elit kekuasaan.[1, 2] Kita marah, kecewa, dan mengutuk kejahatan kemanusiaan tersebut.
Namun, mari kita tarik napas sejenak. Hari ini, di depan mata kita, sedang bergulir sebuah mega-proyek yang punya potensi kerusakan struktural dan kerugian negara jauh lebih masif: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di atas kertas dan di layar kaca, narasi yang dibangun sangatlah mulia: mengentaskan stunting, menciptakan generasi emas, dan investasi sumber daya manusia. Tapi, benarkah semulia itu? Jika kita berani membedah arsitektur anggaran, menelusuri rantai pasok logistik, hingga melihat siapa aktor-aktor yang bermain di balik layar dapur umum, kita akan menemukan realitas yang cukup membuat bulu kuduk berdiri.
Mari kita bongkar satu per satu mengapa program ini perlu kita kritisi bersama.
1. "Mengkanibal" Masa Depan Pendidikan Kita
Pertanyaan pertamanya adalah: dari mana uang ratusan triliun itu berasal? Jawabannya cukup menyayat hati. Alokasi anggaran untuk MBG ternyata menyedot Rp 223,5 triliun, yang mana dana tersebut diambil dengan dalih masuk ke dalam alokasi wajib (mandatory spending) 20 persen anggaran pendidikan kita.
Coba kita pakai logika sederhana. Di saat negara bersiap membakar ratusan triliun setiap tahunnya untuk lauk pauk, data pemerintah sendiri mencatat ada 10.000 sekolah rusak akibat bencana yang kelimpungan menanti perbaikan dengan anggaran yang hanya dipatok Rp 17,1 triliun.[3, 4] Belum lagi nasib sekitar 2,6 juta guru honorer kita, di mana masih banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang digaji memprihatinkan, bahkan ada yang hanya menerima Rp 500 ribu per enam bulan sekali.[5]
Kita seolah sedang menukar fondasi kecerdasan intelektual, infrastruktur peradaban, dan kesejahteraan guru demi sekotak nasi instan harian. Apakah ini yang dinamakan investasi jangka panjang?
2. Ancaman Kebocoran Triliunan Rupiah dan "Food Waste"
Berbeda dengan bansos yang terpusat, program MBG didesentralisasi ke puluhan ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tanpa sistem pengawasan digital terpadu yang ketat, puluhan ribu titik ini menjadi blind spot yang sangat rawan manipulasi.
Lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bahkan menghitung potensi kerugian negara dari risiko korupsi pada program ini bisa menembus angka Rp 8,52 triliun.[6] Modusnya bisa bermacam-macam, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga pemotongan anggaran gizi di level bawah.
Bukan hanya korupsi, pemborosan alias makanan terbuang (food waste) juga menjadi hantu nyata. CELIOS memproyeksikan kerugian akibat sisa makanan MBG yang terbuang—karena menu tidak cocok atau basi di jalan—bisa mencapai angka gila-gilaan, yakni Rp 1,27 triliun per minggu! Bayangkan uang pajak kita berakhir di tempat sampah setiap minggunya.
3. Pesta Pora "Yayasan" dan Kartel Impor Sapi
Lalu, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari proyek ini? Petani lokal? UMKM? Jangan terlalu cepat menyimpulkan.
Penelusuran mendalam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bertajuk "Ada Siapa di Balik MBG?" secara gamblang membongkar bahwa mitra pengelola dapur SPPG di berbagai daerah justru didominasi oleh yayasan-yayasan yang berafiliasi kuat dengan jejaring relawan, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan figur politik tertentu.[7] Ditambah lagi, ada guyuran insentif operasional senilai Rp 6 juta per hari untuk setiap unit fasilitas dapur. Program yang seharusnya menjadi alat pengentasan kemiskinan justru berisiko bermutasi menjadi mesin pendanaan (cash cow) untuk merawat mesin-mesin patronase politik di tingkat lokal.
Di sektor hulu, kedaulatan pangan kita juga digadaikan. Demi memenuhi standar menu MBG, pemerintah justru memberikan "karpet merah" kepada 211 perusahaan raksasa untuk memuluskan rencana impor hingga 2 juta ekor sapi.[8, 9] Alih-alih memberdayakan sumber protein kearifan lokal seperti hasil laut dan palawija yang melimpah ruah, kita malah memperkaya korporasi importir dan tunduk pada ketergantungan asing.
4. Nyawa Anak-Anak Menjadi Taruhan Eksperimen Logistik
Inilah bagian yang paling mengerikan. Himpitan untuk menekan harga serendah mungkin di lapangan, ditambah kurangnya standar ketat food safety (keamanan pangan) di dapur umum dadakan, memaksa para penyedia makanan untuk memotong kualitas.
Tragedi keracunan massal yang menimpa 78 siswa di Cianjur akibat mengonsumsi ayam suwir dari paket MBG adalah bukti nyata.[10] Anak-anak dari keluarga rentan di sekolah negeri seolah tak sengaja dijadikan "kelinci percobaan" empiris untuk menambal kelemahan eksperimen logistik yang didorong secara tergesa-gesa. Jika tidak ada perbaikan sistem, tinggal menunggu waktu insiden serupa terjadi di daerah lain.
Kesimpulan: Kita Butuh Moratorium!
Program Makan Bergizi Gratis, jika dipaksakan berjalan membabi buta dengan format dan tata kelola saat ini, bukanlah jalan keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, ia adalah ancaman nyata yang bisa mencekik stabilitas fiskal, menghancurkan ekosistem pengetahuan nasional, membunuh kedaulatan pangan lokal, dan menempatkan kesehatan anak-anak kita dalam risiko bahaya.
Sudah saatnya kita, sebagai warga negara dan pembayar pajak, menuntut akal sehat. Kita mendesak adanya Moratorium (Penghentian Sementara) terhadap program ini. Perlu dilakukan audit investigatif secara komprehensif, transparan, dan independen.
Tulisan ini bukan ajakan untuk membenci program gizi, melainkan ajakan untuk menyelamatkan uang rakyat dari praktik "Bansos Jilid Dua" yang lebih sistemik dan destruktif.
Bagaimana menurut Anda? Sepakatkah bahwa masa depan pendidikan kita terlalu berharga untuk sekadar ditukar dengan program makan siang yang rawan bancakan? Mari bersuara, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan share tulisan ini agar lebih banyak mata yang terbuka!
Comments