Kita selalu diajarkan bahwa kestabilan harga adalah tanda kemakmuran. Ketika harga pangan turun, masyarakat seharusnya bersorak. Namun, bulan lalu, sebuah anomali terjadi. Laporan bahwa inflasi melandai di angka 3,08 persen pada Juli 2026 tidak disambut dengan euforia. Sebaliknya, jalanan terasa lebih sunyi, dan dompet terasa lebih kosong. Ini adalah paradoks yang mematikan: harga-harga turun bukan karena pasokan melimpah, melainkan karena daya beli masyarakat sedang diam-diam mati lemas.
Kita sedang menyaksikan apa yang terjadi ketika sebuah mesin kehilangan olinya, bukan kehilangan gasnya. Saat sebuah negara mencatat defisit neraca dagang untuk pertama kalinya dalam enam tahun bertepatan dengan jatuhnya aktivitas manufaktur ke zona kontraksi, itu bukan sekadar fluktuasi kuartalan. Itu adalah bunyi retakan struktural. Ekonomi kita tidak sedang beristirahat; ia sedang mengalami altrofi (penyusutan/kemunduran).
Sistem ini tidak dirancang untuk menyelamatkan mereka yang berada di tengah. Kelas menengah Indonesia kini hidup dalam ilusi mobilitas sosial. Mereka memegang gelar sarjana dan mencicil rumah di pinggiran kota, merasa bahwa mereka adalah motor penggerak republik ini. Namun, matematika dari sistem ini tidak mengizinkan mereka bertahan. Mereka adalah penyangga pajak dan korban pertama dari setiap efisiensi korporat, terjepit di antara inflasi gaya hidup dan stagnasi upah yang menyakitkan.
Kita menolak membaca data dengan kejujuran. Survei SMRC pada Juli 2026 melempar sebuah realitas yang menampar: 49,4 persen publik—nyaris separuh dari negara ini—secara sadar menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasional berada di titik "buruk" atau "sangat buruk". Angka ini bukan sekadar statistik ketidakpuasan politik. Ini adalah vonis massal terhadap narasi ketahanan ekonomi yang selama ini dikhotbahkan dari podium pemerintah.
Saya memahami bahwa merombak tatanan yang sudah berjalan terasa seperti mencabut mesin dari pesawat yang sedang mengudara. Kita melihat para ayah yang terpaksa mengambil *shift* ketiga sebagai pengemudi online demi menutupi cicilan. Kita melihat para ibu yang mencoret susu formula dari daftar belanja. Ada kelelahan kolektif yang merayap di setiap meja makan keluarga, sebuah keputusasaan diam-diam dari mereka yang bekerja 60 jam seminggu hanya untuk menemukan bahwa mereka tetap tidak bisa bergerak maju.
Namun, pasar tidak merespons kelelahan. Pasar tidak memiliki kapasitas untuk berempati.
Ketika keputusasaan itu bertemu dengan kebuntuan struktural, masyarakat beralih pada harapan sintetik. Sepanjang tahun ini hingga Juli 2026, PPATK membekukan 5.762 rekening dengan aliran dana Rp1,07 triliun yang semuanya bermuara pada satu lubang hitam: judi *online*. Polri secara resmi mengumumkan lebih dari 1.164 tersangka telah ditangkap. Ini bukan lagi krisis moralitas. Ini adalah respons logis dari kelas bawah yang kehilangan akses terhadap mobilitas ekonomi yang riil. Judi oniline menjadi satu-satunya 'investasi' fiktif bagi mereka yang sudah divonis kalah oleh sistem.
Matematika krisis ini menuntut tumbal. Saat manufaktur lumpuh, gelombang PHK bukan lagi ancaman, melainkan prosedur operasi standar. Ribuan pekerja dipaksa keluar dari pabrik dengan pesangon yang tidak akan bertahan melewati akhir tahun. Mereka dilemparkan kembali ke jalanan tanpa jaring pengaman, sementara mesin ekonomi tetap menuntut ritme konsumsi yang sama. Tidak ada yang selamat dari hukum tarik-menarik ini.
Narasi bahwa ekonomi makro kita "baik-baik saja" adalah distorsi paling berbahaya dekade ini. Cadangan devisa dan angka pertumbuhan PDB hanyalah metrik agregat yang menyembunyikan pendarahan internal. Ketika sebuah negara membanggakan ketahanan ekonomi di saat separuh warganya merasa jatuh miskin, negara itu tidak sedang tumbuh. Ia sedang mengalami pembengkakan.
Kita tidak bisa terus menambal bendungan yang retak dengan permen karet dan pidato optimis. Ada batas fisik seberapa banyak tekanan yang bisa ditanggung oleh kelas pekerja sebelum mereka memutuskan bahwa aturan main ini tidak lagi layak dipatuhi. Kompromi-kompromi kecil yang dibiarkan hari ini—mulai dari pembiaran PHK massal hingga normalisasi pinjaman beracun—sedang menarik garis lurus menuju kehancuran sosial yang fatal esok hari.
Kegagalan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari desain kebijakan yang rabun jauh, di mana insentif struktural lebih berpihak pada akumulasi kapital di puncak daripada penciptaan nilai di akar rumput. Para pengambil keputusan harus berhenti bertindak seolah-olah mereka memiliki kendali penuh atas api yang sedang mereka mainkan. Mereka memandang kemarahan sosial sebagai variabel yang bisa di-manage, padahal ini adalah sebuah titik patah struktural.
Bangsa ini sedang berjalan dalam tidur menuju tepi jurang. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan jatuh jika kita tidak mengubah arah. Pertanyaannya adalah: ketika gravitasi akhirnya mengambil alih, siapa yang akan membayar harganya?
ondountung,
pause-020826
Comments